Inilah Pendapat Ahok Setelah DIserang Massa di Rawa Belong

Inilah Pendapat Ahok Setelah DIserang Massa di Rawa Belong

HarianLuwak - Inilah Pendapat Ahok Setelah Diserang Massa di Rawa Belong

HarianLuwak, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa massa puluhan orang yang mengejarnya di Jalan Ayub, Rawa Belong, Jakarta Barat, telah mencederai demokrasi Indonesia.

Ahok heran dengan massa puluhan orang yang mengejarnya, saat blusukan.

Sebab, masyarakat asli setempat menerima dengan hangat kedatangannya.

"Saya kira ini mencederai demokrasi kita ya. Masyarakat semua terima kok. Masyarakat penduduk asli terima kok. Mereka hanya segelintir orang yang berteriak-teriak itu. Ini yang saya katakan ini tidak dewasa," ujar Ahok di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (2/11/2016).

Puluhan massa yang mengejar Ahok, membawa spanduk bertuliskan Ahok penista agama, dia dajal.

Diduga berkaitan dengan kasus penistaan agama yang tengah ditangai Bareskrim Polri.

"Hukum negara kita kan enggak bisa dipaksa, harus ada aturan. Aturan disepakati ya sudah. Kalau kayak gini kan kasian masyarakat ketakutan dengar suara-suara begitu, teriak-teriak begitu," kata Ahok.

Sebelumnya, massa puluhan orang berlari mengejar Ahok di Jalan Ayub, Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu (2/11/2016).

Ahok tiba sekitar pukul 16.00.

Ahok turun mobil, kemudian sempat blusukan dan menyapa seorang warga yang berjualan baso, "Ini bikin sendiri ya bu?" kata Ahok.

"Iya Pak, foto dulu Pak, jarang-jarang ke sini," ucap ibu penjual baso.

Setelah menyapa dan bersalaman dengan warga, Ahok yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah masuk gang di Jalan Ayub, gang sempit yang lebarnya hanya 2 meter.

Awalnya, warga masih menyambut hangat kedatangan Ahok.

Tak berselang lama, segerombolan orang berlari dari kejauhan seraya berteriak, "Mana Ahok?"

Massa sekitar puluhan itu, menolak dan berlari mengejar Ahok, bersama lima ajudan dan beberapa tim suksesnya.

Rombongan Ahok berjalan cepat dengan kawalan dari pihak kepolisian

Puluhan warga yang menolak kedatangan Ahok membawa spanduk bertuliskan Ahok penista agama, dia dajal.

"Kita ini semua saudara jangan coba mengorbankan umat Islam pak polisi. Ini kampung orang Islam," kata Habib Idrus Al-Ashi di Jalan Ayub.

Lelaki yang menggunakan pakaian berwarna putih dan peci putih ini terlihat tidak terima ketika petugas kepolisian yang mengawal kampanye Ahok menghalang-halangi.

"Kita enggak terima kampung kita di masuk penista agama. Kita nggak mau cari ribut tolong pak polisi bisa usir Ahok. Takbir," kata dia.

AGENT ONLINE TERPERCAYA

 

WWW.SAKURATOTO.COM - WWW.SAKURATOTO2.COM - 

WWW.LIGAASIA.COM - WWW.LUWAKPOKER.COM

Ratna Sarumpaet Menuding AHOK Bayar Buzzer Untuk Manipulasi Medsos

Pegiat Hak Asasi Manusi (HAM) Ratna Sarumpaet menuding Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membayar buzzer buat menggendalikan pendapat di Medial sosial.

“Perubahan? Ahok hanya bayar buzzer utk memanipulasi bukti & bukti & anda semua tidak tahu jika anda DIBOHONGI,” cuit Ratna via akun Twitter Selasa (14/06/2016).

Ratna menegaskan hal itu utk menjawab tuduhan bahwa dia termasuk orang yg mau merusak perubahan yg diusung Ahok.

Seperti yang diketahui, dalam banyak peluang, ibu aktris kece Atiqah Hasiholan ini melakukan oposisi pada kebijakan kebijakan Ahok, teruma terkait penggusuran. Dirinya pun menuding Ahok terlibat kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Aku minta pada seluruhnya yg mensupport Ahok buat kalian supaya lebih dulu bertanya sama Ahok (Soal kasus Sumber Waras)," tutur Ratna di satu buah program Televisi beberapa waktu yang lalu.

Bahkan dikesempatan itu, beliau pula mengklaim mempunyai materi & bukti-bukti yg meyakinkan dia bahwa Ahok benar-benar terlibat korupsi di kasus Sumber Waras dgn keyakinan 99 %.

"Kalau Ahok benar-benar tak ada korupsinya mengapa ia tak datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, mengapa dirinya bilang seluruhnya orang ingin melawan seandainya beliau (Ahok) pelaku, ini bahaya," tegas Ratna.

Beliau pun kerap meminta penduduk utk tak gampang yakin dgn Ahok, yg disebutnya sbg penipu.

AGENT ONLINE TERPERCAYA

 

WWW.SAKURATOTO.COM - WWW.SAKURATOTO2.COM - 

WWW.LIGAASIA.COM - WWW.LUWAKPOKER.COM

Gaya Salaman Yusril, Dhani dan Ahok Dibandingkan, Netizen: Anak TK Saja Tahu Mana yang Tulus

Tiga foto jadi viral, foto Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Dhani dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibandingkan. Ada yang bikin netizen geram, Sabtu (30/4/2016).

Kehadiran media sosial membuat netizen makin jeli, bahkan bahasa tubuh seorang calon pemimpin menjadi topik bahasan panjang dan berantai.

Tiga buah foto gaya salaman Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta menjadi perhatian netizen setelah diposting oleh fanpage salah satu kandidat di bursa pilkada.

Tiga foto tersebut menunjukkan gaya salaman tiga kandidat di hadapan warga.

Dari tiga sosok satu di antaranya telah menyatakan pengunduran diri dari balon gubernur, namun tetap saja masih menjadi sasaran bully.

Dari tiga foto tersebut dua foto menjadi sasaran bully, lantaran netizen menilai dua foto menunjukkan orang tersebut tak menghargai warga yang ia salami.

Tatapan mata tak menuju orang yang ia salami sementara foto satunya sosok yang berjabat tangan dengan warga ia sambi dengan aktivitas terima telepon.

Meski demikian ada juga yang sebaliknya.

Ada netizen yang mengatakan foto yang dibandingkan tak adil.

Menurutnya pengambil foto mengambil di saat momen tak tepat karena mungkin saja dua foto yang jadi sasaran bully juga ada momen jabat tangan dan menatap wajah warganya.

Berikut beberapa komentar para netizen.

Eunike Ike: Salaman yg tulus itu mata dgn mata harus kontak langsung kalau ***** sama **** mah kelihatan tdk tulus satu asik telpon”an dgn ***** yg satu salaman sambil lalu ckckckck

liat cara salamannya pak **** langsung melihat dgn mata penderitaan rakyatnya …maju terus pa ****.

Gutur Siregar: Salaman aja usaha yg paling rendah dlm menghargai dan menghormati sesama aja tdk tulus ape lg mau mimpin!!!

2 yg pertama pemimpin dagelan dan dagelan pemimpin bahkan lbh cocok jadi pemimpi!

Yg no 3 is the real leader! Lets choose him, okay bhro and sisters.

Robert Simatupang:  Anak tk juga tau mana yg tulus dan mana yg tidak .masa kalian para hatters **** yg sudah dewasa n berpendidikan n bisa di bilang beragama lah tdk bisa membedakan mana yang org tulus dan mana yg bukan org tulus .

Makanya para hatters **** ,dlu tuh sekolah jgn kebanykan bolos sekolah n bhongin ortu kalian jd gni kalian salah jalur dlm pemikiran nya .

Cahaya Panatapan: prof Dr salaman sama rakyat aja buang muka sepertinya dia jijik salaman sama rakyat, klo **** salaman sambil telphon sombong sama rakyat,

coba kita lihat Pak **** salaman dgn sopan senyum tulus dan tidak modus sayang pada rakyatnya, salam Pak **** jaya terus slalu cinta rakyat.

Christine Christone: kalau ini mah cari dukungan lihat gaya ***** + *****sombong banget tidak ada kasih yg tulus ya harap dimaklumi kurang pendidikan dan aturan dalam beretika

Kelihatan koq orang yg pencitraan dan benar ” merakyat seperti **** seandainya saya di tempat itu ngak akan mau salaman sama 2 org itu mending tidur buang ” waktu eman wajahku di lihat 2 org *****.

Dini Londa: Yaaahh kliatan lah mana yg mbelgedes sama yg menghargai sesama.. Minta di dukung tpi kelakuan minta di pentung.. Ayoo jdi rakyat yg cerdas lah.. krn ini yg akan ngerasain ya rakyat2 juga kan..?!

Rabi’ah Al-Adawiyah: politik itu jarang yg bersih ya….berbagai cara utuk menaikan n mnjatuhkan coba dulu yg ngambil fotonya niat ikhlas psti diambil pd situasi yg pas….jk pro pd seseorg mka org itu di tmpilkan yg baiknya n sebaliknya….tulus itu trgtg dri hati masing2….manusia ga bisa mnilai itu…krn bisa jd yg tulus mnurut kita justru sebaliknya nantinya n sebakiknya…cobalah berpolitik yg bersih……

Suriyadi Sulistio: Gaya salaman yg palsu,adalah…***** begitu angkuhnya,memang dia itu sombong, dia cara bersalaman sperti itu,,bgm mau mimpin Jakarta?*******……gaya salamannya hanya lips service,bgm mau mimpin jakarta?itulah dua salaman yg palsu,sdh bisa dibaca,karakteristik pribadi mereka!maju terus ****,bicara keras,pembuktian kerja jelas,jgn anda se-kali2 membuat kesalahan sekecil apapun!

Dq Dewanto: Sikap dan gaya seseorang pada saat menghadapi dan salaman dg seseorang pasti terlihat..sebaik apapun dia Bersandiwara pasti Terlihat dr gerak badannya..ga singkro alias ga Nyambung hati, pikiran dan sikap.

Andri Budiman: Yg satu salaman sambil liat kamera. Serasa artis gak sih. Yg satu sambil telponan sm sang istri “eh mile, gue direbutin salaman neh”. Ampun, gt kok mau jd pejabat. Gaya salaman aja udh bikin org gak respect. (*)

Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Gerindra : Penangkapan Sanusi Adalah Petaka Buat Ahok

BACA JUGA :
Penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi petaka bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mantan Bupati Belitung Timur itu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka, karena Ahok dan Sanusi sama-sama mendukung Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Penangkapan Sanusi bukan kado atau hadiah besar buat Ahok, melainkan petaka. Karena Ahok bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Kan Ahok juga dukung reklamasi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono saat mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Arief mengungkapkan, bagaimana gigihnya perjuangan Ahok mendapatkan izin reklamasi dari pemerintah pusat. "Kemarin, kan Ahok mendatangi Bu Susi (Menteri Susi Pudjiastuti) untuk perizinan reklamasi tersebut, dan Bu Susi menolak, tapi Ahok terus memperjuangkannya. Pemerintah pusat sebenarnya menolak, kita lihat saja nanti. Sanusi bisa saja ini tertangkap karena ingin mencari dana," kata Arief.

Menurut Poyuono kasus yang menjerat Sanusi terkait dengan reklamasi pantai Jakarta. "Sudah saya konfirmasi ke DKI, ini masalah izin reklamasi pantai Jakarta. Artinya, ini bisa saja menyangkut eksekutif di Pemda DKI Jakarta," ungkap Poyuono.

Menurutnya, Sanusi memang mendukung reklamasi tersebut. "(Sanusi) mendukung, artinya ya nanti kita lihat aja, kita mendukung KPK untuk mengungkap setuntas-tuntasnya, semua harus ditangkap, jangan Sanusi saja," ungkap Poyuono.

Harus Dihukum

Dihubungi terpisah Pengamat Sosial Politik The Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, siapapun yang bersalah harus dihukum. Termasuk kepada Ahok yang bisa diperiksa bila memang terkait dalam kasus dugaan suap yang menjerat Sanusi. 

“Dengan demikian, siapapun yang terbukti melanggar hukum ya harus dihukum. Tak peduli siapapun termasuk Ahok jika ada faktanya. Jangankan Ahok, presiden atau mantan presiden sekalipun harus diadili jika terbukti bersalah,” ujar Karyono. 

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengaku berterima kasih yang sebesar-besar kepada KPK yang telah berhasil menangkap tangan anggota DPRD jakarta, Sanusi. Uchok menilai, penangkapan anggota DPRD DKI oleh KPK kali ini merupakan hadiah terbesar yang diberikan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ternyata KPK bukan hanya memberikan dukungan kepada pemerintah yang baik dan bersih. Tetapi juga selalu memberikan dukungan kepada Gubernur Ahok yang "bermulut besar" yang setiap hari kerja hanya menyalahkan orang tanpa prestasi kerja," ujar Uchok.

Rp1,14 Miliar

Seperti diketahui, KPK secara resmi menetapkan Muhamad Sanusi sebagai tersangka terkait dugaan suap Raperda Reklamasi atau Zonasi Wilayah Laut dan Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Total uang suap yang sudah diterima calon gubernur DKI Jakarta berikan mencapai Rp 1,14 miliar. Pemberian pertama pada Senin (28/3/2016) dan yang kedua pada Kamis (31/3/2016) malam.

Selain Sanusi, ditetapkan juga 2 tersangka lainnya yakni petinggi dan karyawan PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro. Bahkan Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK usai ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Sanusi dijerat dengan pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman maksimal hukuman dalam pasal tersebut adalah 20 tahun penjara. 

"Dalam kasus ini terlihat bagaimana pengusaha mencoba pengaruhi pemerintah daerah dan pembuat UU tanpa menghiraukan kepentingan yang lebih besar terutama yang berkaitan dengan lingkungan," kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/4/2016) malam.

DPRD diketahui mengesahkan rancangan peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang mengatur tata ruang laut Provinsi DKI Jakarta yang dibagi menjadi 4 (empat) kawasan yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Di saat yang sama, DPRD juga membahas Raperda Kawasan Strategi Pantura (reklamasi) yang belum selesai.

Kawasan pesisir Jakarta Utara didalam RZWP3K merupakan kawasan pemanfaatan umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Penyidik KPK juga sudah menyegel ruangan Sanusi di DPRD DKI Jakarta.
Kuasa Hukum

Terpisah, Ketua DPD Gerindra DKI, Muhammad Taufik mengatakan kasus Sanusi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. "Partai menyerahkan semuanya kepada KPK. Gerindra juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada siapapun kader kami yang terjerat kasus korupsi," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/4/2016).

Kendati begitu, Taufik mengatakan akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk mendampingi Ketua Komisi D DPRD DKI tersebut dalam menjalani proses legal hukum. Hal ini dilakukan, lantaran Sanusi merupakan adik kandung Taufik.

"Tolong bedakan status saya sebagai pengurus partai dan keluarga. Gerindra tak akan kasih bantuan hukum. Tapi, saya sebagai keluarga berkewajiban untuk mendukung Sanusi hingga ke pengadilan," jelasnya.

Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Marah!! SBY Minta Penyebar Meme Ani Yudhoyono Capres PD 2019 Diinvestigasi

Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya kesal dengan tersebarnya meme sang istri. SBY meminta jajarannya menginvestigasi siapa penyebar meme Ani Yudhoyono Capres PD 2019.

Di hadapan pimpinan kader daerah PD dan anggota Fraksi PD DPR, SBY mengaku kaget saat mengetahui adanya meme itu di media sosial. Gambar Ibu Ani yang disebut Capres 2019 menyebar saat SBY dan fungsionaris DPP PD tengah safari Tour De Java.

"Kita sedang siang malam melaksanakan safari tiba-tiba mendengar berita seperti itu. Saya masih ingat di dalam bus dalam perjalanan Semarang, Demak, Jepara, Kudus," ungkap SBY dalam rapat konsolidasi PD di Harris Hotel, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Untuk itu SBY memerintahkan jajarannya untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan meme itu. Ia tidak ingin istrinya menjadi sasaran bullying dari orang yang ingin memanfaatkan keadaan.

"Saya minta tolong diinvestigasi siapa ini, siapa yang melepas ini, mungkin tujuannya tidak baik. Pembusukan atau pemecah-belah kekompakan kita. Tidak ingin seorang Ibu Ani atau siapa pun menjadi korban dari serangan-serangan sosial media, dibully kiri dan kanan, dari orang yang membikin ini semua," tegas jenderal purnawirawan itu.

Meski demikian, SBY tidak menampik bahwa mungkin saja niat yang membuat meme bertujuan baik. Namun tetap saja Presiden RI ke-6 tersebut meminta semua kadernya agar selalu waspada.

"Atau mungkin tujuan baik, iseng, tapi kita harus jernih, cermat dan selalu waspada karena politik keras dan kadang-kadang kejam. Kadang sarat dengan fitnah," tutur SBY.

Pria asal Pacitan ini terlihat kesal saat berbicara dengan adanya isu yang menyebut istrinya akan maju dalam Pilpres 2019. Apalagi isu muncul ketika SBY dan jajarannya tengah melakukan road show. Ia sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku melakukan Tour De Java bukan untuk kembali nyapres namun untuk menyerap aspirasi publik dan berkonsolidasi soal pilkada.

"Saya sedih kalau ada yang curiga, gelisah dengan apa yang kami lakukan ini. Niat kami baik, menyapa rakyat, menyapa kader, menggerakkan mesin partai. Itu kan hak kita. Kedaulautan partai untuk menggerakkan mesin partai untuk tujuan baik," tukas SBY.

"Jadi tidak perlulah (ada yang mengatakan) 'ada apa ini', 'ngapain itu'. Lantas lewat sosmed, ada yang menyerang, membully. Tapi sabar saja," sambungnya.

SBY menjelaskan bahwa selama melakukan Tour De Java, semua dilakukan dengan transparan. Bagaimana ia bersama DPP PD, termasuk anggota Fraksi PD DPR mendengar aspirasi rakyat. Bahkan ketika ada yang meminta pemerintah melakukan sesuatu yang tidak sesuai, SBY membantu menjelaskannya bahwa kebijakan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan pemrerintah.

"Kita terang, bahkan dalam banyak dialog, mereka mengatakan dengan polos, penuh ekspresi, seharusnya pemerintah begini-begini tapi saya tahu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah karena saya selama 10 tahun memimpin negara ini," jelas SBY.

SBY menyatakan tidak ingin ikut campur urusan pemerintah. Namun hanya mencoba membantu pekerjaan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dengan menyerap aspirasi rakyat dan nantinya akan disampaikan secara resmi.

"Saya tidak boleh memanipulasi, ikut-ikutan. Karena saya tahu tidak mungkin UU-nya tak pas, kondisi dan sumber daya pemerintah tidak pas. Saya bantu Presiden Jokowi, saya bantu pemerintah. (Saya katakan), ibu/bapak kalau itu tidak mungkin karena begini-begini. Itu yang sebenarnya kami lakukan dan rekaman ada semua," sebutnya.

PD berharap pemerintah mau menerima segala saran maupun koreksi yang diberikan. Bukan justru, kata SBY, memiliki anggapan miring terhadap yang dilakukan oleh partai berlambang Mercy itu.

"Di era transparasi dan kebebasan, kalau pemerintah atau pimpinan gusar karena ada suara yang tidak ingin didengar. Padahal itu suara rakyat ya artinya tidak mau dikritik, dikoreksi. Itu bahaya," terang SBY.

"10 tahun ratusan kritik, hujatan, koreksi terhadap saya dan pemerintahan yang saya pimpin. Itu bagus karena mengontrol saya dan pemerintahan yang saya pimpin agar tidak salah. Agar kebijakan saya tepat dan sesuai dengan harapan rakyat," imbuhnya.

SBY menegaskan bahwa PD masih konsisten dengan hasil kongres. Yakni loyal terhadap pemerintah, dan mendukung penuh segala kebijakan dan keputusan presiden serta jajarannya jika memang tepat dan sesuai aspirasi rakyat. Termasuk melakukan kritik dan koreksi jika kebijakan pemerintah tidak baik.

"Kalau masih ada yang curiga, saya ingin kembali mengulangi, karena kita ingin satu kata dengan perbuatan, konsisten, bisa dipegang. Di Surabaya kita pernah mengeluarkan sikap politik dan masih berlaku hingga 2019. Hakekatnya selamanya," tutup SBY.

Paling tidak berita Ani Yudhoyono capres Demokrat 2019 paling pertama dipublish di Detik.com pada link


Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Geram, Ahok bongkar Niat Jahat Lulung di APBD senilai Rp 12,1 Triliun

Jakarta - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok geram dengan langkah Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau Lulung yang akan ke KPK dan menanyakan soal kasus RS Sumber Waras. Ahok kemudian menyinggung soal kasus UPS, yang dia gagalkan pembeliannya di APBD DKI.

"Saudara Lulung mengatakan APBD draf mereka yang diparaf itu yang asli. Di situ jelas ada niat jahat membeli UPS semua sebanyak Rp 12,1 triliun. Itu sudah ada niat jahat. Yang saya gagalkan dan mengatakan saya palsu. Jadi, tolong saudara Lulung, belajar hukum Anda mesti belajar baik-baik itu lah," jelas Ahok di Kodam Jaya, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

Ahok juga menegaskan, kasus Kalijodo bukan pengalihan isu dari RS Sumber Waras.

"Sumber waras masuk BPK kok dibilang pengalihan. Justru saya nantang kok, BPK ini ke hukum. Supaya semua pertanyaan-pertanyaan semua bisa kelihatan," tegas dia.

"Makanya saudara Lulung itu Anda hati-hati loh. Kalau KPK masih bisa ingat profesional," tutupnya.


Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Menteri Yuddy: Sanksi PNS yang Melanggar Pilkada Bisa Dicopot Jabatannya

Bandung - Menpan RB Yuddy Chrisnandi sudah menerima laporan dari Mendagri soal 25 PNS yang dilaporkan melanggar dalam penyelenggaraan Pilkada. Sanksi tegas menanti, mulai dari penurunan pangkat hingga dicopot jabatannya.

"Kita baru terima laporan dari Mendagri, akan kita tindaklanjuti. Kan kita punya Satgas, yang pasti ada sanksinya," ujar Yuddy saat ditemui usai menghadiri penutupan Festival Antikorupsi di Sabuga, Bandung, Jumat (11/12/2015).

Tak ada lagi sanksi ringan, Yuddy menegaskan sanksi berat akan dilakukan bagi para PNS yang tak netral.

"Tak ada sanksi ringan, pangkat bisa diturunkan, promosi jabatan bisa ditunda. Kalau sangat fatal hingga terlibat tim kampanye dan menyalahgunakan wewenang bisa dicopot," tegasnya.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, lebih dari 25 PNS yang dilaporkan melakukan pelanggaran Pilkada tersebar di berbagai daerah.

"Yang saya ingat di Jateng ada beberapa daerah. Di Maluku Utara, Sulawesi Selatan. Tapi dibandingkan dengan total pelaksanaan Pilkada, angka 25 orang ini dibanding 4,5 juta (PNS) kecil. Tapi meskipun kecil, tetap ada sanksi supaya tidak merusak pelaksanaan Pilkada yang tertib dan aman," tandasnya.


Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Berikut 14 Calon Kepala Daerah yang Terlilit Utang Miliaran Rupiah

JAKARTA - Berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 14 calon kepala daerah terlilit utang.

Beberapa diantaranya bahkan melebihi satu miliar dan tidak mencatatkan harta selain utang. Sebut saja Calon Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah 2015-2020 Iskandar A Nasir. Iskandar memiliki utang Rp 1.088.400.000.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Iskandar memang memiliki utang. Hanya saja, Yuyuk tidak bisa memastikan apakah Iskandar memiliki harta yang lain atau memang terlilit utang.

"Memang artinya berutang. Tapi gini, LHKPN yang tertera itu adalah yang ditulis oleh paslon dan belum terverifikasi KPK," kata Yuyuk, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, memang tidak dituliskan apakah angka final yang tertera selisih dari utang ataupun piutang atau harta kekayaan lainnya.

"Dalam beberapa kesempatan mereka salah menulis karena tidak paham benarcara pelaporan LHKPN," tukas Yuyuk.

Berikut 14 calon kepala daerah yang tidak menuliskan harta dan hanya memiliki utang yang diunggah KPK.

1. Calon Wakil Bupati Jembrana I Gusti Agung Ketut Sudana Yasa. Yasa tercatat hanya memiliki utang Rp 5.379.800.

2. Calon Wakil Bupati Gorontalo Sri Darsianti Tuna yang memiliki utang Rp 563.452.387. Data terlapor pada 3 Agustus 2015.

3.Calon Bupati Karawang, Tubagus Dedy Suwandi Gumelar memiliki utang Rp 58.055.998.

4. Calon Bupati Sidoarjo 2015-2020 MG Hadi Sutjipto memiliki utang -Rp 42.763.000 Data terlapor pada 1 Juli 2015.

5. Calon Wakil Walikota Batam 2016-2021 Amsakar Achmad memiliki utang -Rp 3.258.254. Amsakar adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan SDM Kepulauan Riau. Data terlapor 1 Juli 2015.

6. Calon Wakil Bupati Pesisir Barat Provinsi Lampung 2015-2020, Efan Tolani hanya memiliki utang Rp 120.166.662.

7. Calon Wakil Bupati Halmahera Utara 2015-2020, Muchlis Tapi-Tapi hanya memiliki utang Rp 83.422.080. Muchlis adalah anggota DPRD Provinsi Malukut Utara 2014-2019. Data kekayaan dilaporkan 28 Juli 2015.

8. Calon Wakil Bupati Lombok Utara 2015-2020, Mariadi, memiliki utang Rp 273.661.277. Data kekayaan dilaporkan pada 23 Juli 2015. Mariadi tercata sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara 2014-2019.

9 Calon Wakil Bupati Sabu Raijua 2016-2021, Yusuf A Alboneh memiliki utang Rp 76.035.132. Data kekayaan dilaporkan pada 20 Juni 2015.

10. Calon Bupati Tolitoli 2015-2020 Sulteng Iskandar A Nasir memiliki utang Rp 1.088.400.000. Data kekayaan dilaporkan pada 31 Juli 2015. Iskandar sebelumnya adalah Sekda Toli-toli.

11. Calon Bupati Lima Puluh Sumatera Barat 2016-2021 Asyirman Yunus memiliki utang Rp 323.838.578. Data kekayaan dilaporkan pada 24 Juli 2015. Yunus adalah Wakil Bupati Lima Puluh Kota 2010-2015.

12. Calon Wakil Bupati Lima Puluh 2015-2020 Ilson Cong memiliki utang Rp 2.472.200.000.

13. Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur 2015-2020 Didi Apriadi memiliki utang Rp 2.840.000.000. Data kekayaan dilaporkan pada 6 Agustus 2015.

14. Calon Walikota Tanjung Balai 2016-2021 Surya Darma AR, memiliki utang Rp 119.500.117. Data kekayaan dilaporkan pada 15 Juli 2015. Surya adalah anggota DPRD Kota Tanjung Balai 2014-2019.


Agen Poker Online - www.luwakpoker.com

Foto Hot 'Gak Ngaruh'! Data 100 Persen Hitung Cepat LSI Pasha Ungu Menang

Proses penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, Rabu (9/12/2015), telah selesai.
Pasangan Hidayat dan Sigit Pramono alias Pasha "Ungu", dinyatakan menang.

Hasil akhir quick count
Berikut ini hasilnya sesuai nomor urut pasangan berdasarkan data yang diterima sebanyak 100 persen:

1. Hidayat dan Pasha "Ungu” (diusung PKB dan PAN) meraih 37,76 persen suara

2. Hadiyanto Rasyid dan Wiwik Jumatul Rofiah (diusung Partai Hanura dan PKS): 26,7 persen suara

3. Habsa Yanti Panulele dan Thamrin (Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Demokrat) meraih 19,45 persen suara.

4. Andi Mulhanan Tambolotutu dan Tahmidy Lasahido (diusung Partai Gerindra dan Partai Golkar): 16,09 persen suara.

Hasil quick count ini bukanlah hasil akhir yang dijadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai acuan untuk menentukan pasangan terpilih.

Ini hanya sebagai pembanding dan yang resmi akan diumumkan oleh lembaga otoritas itu.
Foto mesra

Sebelumnya, jelang pemungutan suara atau sepekan lalu, Pasha diterpa black campaigning.

Sejumlah foto mesra mirip dirinya ciuman dan pelukan dengan artis cantik Angel Karamoy beredar melalui dunia maya.

Padahal, Pasha telah memiliki istri, yakni Adelia dan begitu pula dengan Angel, memiliki suami bernama Steven.

Jelang pemilihan suara pula, Pasha dianugerahi putera keenam, Aliyan Akhtar Raja Sulaiman.
Aliyah lahir di Rumah Sakit Pondok IndahJakarta Selatan, Senin (7/12/2015).


Agen Poker Online - www.luwakpoker.com